Panduan Mengurus Pendirian PT Sendiri; Simak Langkah-Langkahnya!

https://prolegal.id/2018/04/11/prosedur-syarat-pendirian-pt-2018/

 

Sejak Paket Kebijakan XII diberlakukan oleh pemerintah, proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) jadi lebih mudah. Pebisnis tak lagi dibebani biaya puluhan juta rupiah untuk mengurus badan usaha tersebut. Asalkan pelaku bisnis mau mengurus sendiri, pembuatan PT rampung dalam waktu 10 hari.

 

Sebagai pedoman, berikut ini lima langkah praktis untuk mendirikan PT yang bisa Anda terapkan.

 

  1. Siapkan Profil Usaha Anda secara Detail

Langkah pertama; pastikan Anda memiliki tim dua orang atau lebih untuk mengajukan pembuatan akta di notaris. Namun, sebelumnya persiapkan dulu data-data mengenai usaha secara lengkap. Dari mulai nama PT, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, struktur modal, dan daftar pengurusnya.

Data pengurus ditulis secara komplet, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, serta kewarganegaraan. Perlu juga disertakan daftar nama pemegang saham yang sudah mengambil bagiannya. Jangan lupa, cantumkan nominal saham tersebut di dokumen profil perusahaan.

 

 

  1. Membuat Akta Pendirian PT untuk Mendapatkan SK Menteri

Pembuatan akta bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Jika menggunakan jasa pihak kedua, Anda harus membuatkan surat kuasa. Tentu biayanya bisa lebih mahal karena harus membayar penyedia jasa tersebut. Kalau ingin murah, Anda mesti mengurus sendiri.

Untuk mengajukan pembuatan akta, sertakan syarat administrasinya secara lengkap. Dari mulai profil usaha, salinan KTP direktur dan komisaris, fotokopi KK direktur utama, dan 4 lembar foto formal ukuran 3 x 4 cm. Siapkan pula biayanya—kurang lebih Rp1 jutaan.

Jika tidak ada kendala, akta bisa diambil dalam waktu satu hari. Setelah menerima akta, Anda bisa mengajukan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Tak perlu mengirim dokumen ke kantor pusat—cukup di kantor wilayah saja. Jika perusahaan memenuhi syarat, Anda akan mendapatkan SK Menteri Pendirian PT.

 

 

 

  1. Mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Meskipun SK Menteri sudah Anda dapatkan, tidak berarti mengabaikan izin usaha pada wilayah yang ditempati. Jadi, buatlah pengantar dari ketua RT/RW setempat dan kelurahan agar bisa memperoleh surat izin usaha dari kecamatan. Biasanya, perizinan ini berlaku satu tahun—dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Agar mendapatkan SITU, ajukan permohonan ke kabupaten atau kotamadya dengan melampirkan dokumen perizinan dari kecamatan. Selanjutnya, tim pemerintah daerah akan memeriksa berkas dan meninjau lokasi. Jika dianggap sudah sesuai, SITU bisa diterbitkan.

 

 

 

  1. Membuat NPWP Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan

NPWP—Nomor Pokok Wajib Pajak—merupakan angka yang diberikan kepada peserta wajib pajak, baik perorangan ataupun perusahaan. Tanda pengenal ini berfungsi sebagai sarana untuk melunasi tagihan pajak. Biasanya, terdiri dari 15 angka—9 digit kode wajib pajak dan 6 digit kode administrasi.

NPWP bisa diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Lama pembuatan NPWP sekitar 1-2 hari kerja. Biasanya, NPWP dikirim ke alamat pemohon atau mengambilnya langsung di loket KPP.

Setelah NPWP jadi, Anda harus membuat BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftarannya bisa dilakukan di cabang BPJS terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.

 

 

 

  1. Membuat Tanda Daftar Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk mendapatkannya, Anda harus membawa akta pendirian dan NPWP ke Dinas Perindustrian. Atau bisa juga dilakukan secara online bersamaan dengan pembuatan SIUP melalui web PTSP.

 

Itulah panduan mengurus pendirian PT yang bisa Anda lakukan sendiri. Semoga bisa dijadikan bahan rujukan.    

 

Baca juga: Prosedur dan Syarat Pendirian PT di Tahun 2018

Leave a Comment