Cara Menghitung Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Islam

 

 

Dalam setiap kasus perceraian ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama, yakni harta dan hak asuh anak. Keduanya kerap kali menjadi masalah yang terus bergulir, meskipun palu hakim telah diketuk. Harta gonogini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan.

 

 

Status Harta Selama Perkawinan Dalam Islam

Dalam Islam, tidak semua harga yang diperoleh masuk ke dalam harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

 

Dalam pasal 86 disebutkan bahwa,

  1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
  2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami, tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

 

Pasal 87 menyebutkan bahwa,

  1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai wasiat atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melalukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

 

Dengan memahami dua pasal tersebut maka akan jelas bahwa baik suami maupun istri memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki, sebelum, saat, atau setelah pernikahan.

 

 

Adakah Harta Gono-Gini dalam Islam?

Di dalam Islam, tidak ada istilah harta gonogini seperti yang diketahui masyarakat selama ini. Hak istri atas harta selama pernikahan berlangsung sebatas nafkah yang diberikan oleh suami, bukan keseluruhan harta milik suami.

 

Ketika perceraian terjadi maka setiap pasangan memiliki hak masing-masing atas harta yang dimiliki sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam. Baik istri maupun suami berhak mengklaim dan membawa harta miliknya.

 

Jika selama perkawinan terjadi, ada harta milik bersama, yang tidak dimiliki salah satu dari keduanya maka ketentuan yang berlaku merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 97. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, putusan ini tidaklah bersifat mengikat.

 

Sebenarnya tidak ada dalil yang mewajibkan demikian, tetapi pembagian harta bersama dapat ditinjau dari sejumlah kemungkinan yang ada.

 

 

  • Perhitungan Pasti

Jika perhitungan harta tersebut diketahui secara pasti, besaran persentase antara suami dan istri maka pembagian harta dapat dibagi dengan jelas.

 

 

  • Tidak Diketahui Pasti

Jika besaran persentase tidak diketahui dengan pasti maka pembagian harta harus melalui jalan sulh (kesepakatan suami istri setelah melalui musyawarah), ‘urf (adat kebiasaan yang berlaku umum), atauqadha(putusan yang ditetapkan oleh hakim).

 

Ketika terjadi kasus suami dan istri telah melakukan kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka ketentuan KHI tidak berlaku. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka keputusan akan ditentukan dengan adat yang berlaku baru kemudian ketetapan hakim bila tidak ada titik temu.

 

Dalam memutuskan perkara, hakim akan melihat kondisi suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, hakim dibolehkan untuk memutuskan pembagian harta dengan merujuk pada hukum perdata yang berlaku, selama tidak melanggar syariat Islam.

 

Nantinya, setelah perceraian istri berhak mendapatkan harta kesejahteraan (mut’ah) dari mantan suaminya sesuai keikhlasannya.

 

“dan bagi wanita-wanita yang ditalaq (cerai), hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa.” (QS. Albaqarah: 241)

Itulah sekilas mengenai perhitungan harga gonogini di dalam Islam yang dapat menjadi pembelajaran.

Leave a Comment