Inilah 3 Kebijakan Baru dalam UU Ketenagakerjaan

Inilah 3 Kebijakan Baru dalam UU Ketenagakerjaan

 

Supaya lebih efektif memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu buruh dan pengusaha, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengalami banyak pengujian. Sebagian di antaranya ditolak, dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Nah, berikut beberapa perubahan pada UU Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh MK untuk diberlakukan dan dipatuhi oleh buruh dan pengusaha.

 

 

 

  • PHK karena Ikatan Perkawinan atau Pertalian Darah

 

Salah satu pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan adalah Pasal 153 ayat (1) huruf f. Perubahan tersebut berkaitan dengan aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha.

 

Menurut pasal yang berlaku, PHK tidak boleh dilakukan apabila buruh memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

Aturan ini dianggap sudah baik, hanya saja belum sempurna karena adanya pengecualian yang tertera dalam frasa terakhir tersebut. Berdasarkan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017, frasa “kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama” dibatalkan. Ini berarti, perusahaan sama sekali tidak berhak melakukan PHK karena hal ini dengan menggunakan alasan peraturan dari perusahaan.

 

 

 

  • Penangguhan Pembayaran Upah Minimum

 

Ketentuan lainnya yang ditinjau ulang dalam UU Ketenagakerjaan adalah pada Pasal 90 ayat (2). Dalam pasal tersebut tercantum, “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”. Pasal 89 membahas tentang ketentuan upah minimum buruh, yaitu berdasarkan wilayahnya.

 

Oleh banyak pihak, ketentuan ini dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. Penentuan upah berdasarkan batas minimum disebut sebagai kewajiban utama pengusaha dan tidak diperlukan penangguhan. Pembaharuan UU ini tentu merupakan kabar baik bagi seluruh pekerja yang selama ini merasa tidak terpenuhi haknya karena pengusaha berlindung di balik ayat tersebut. Ketentuan ini telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 lalu dalam 72/PUU-XII/2015.

 

Baca juga: Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan

 

  • Prosedur Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT)

 

Ada 3 pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang memiliki frasa “demi hukum”, yaitu Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 6 ayat (4). Ketiganya mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) yang dijalani buruh dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan ayat sebelumnya, perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama 2 tahun.

 

Aturan ini susah sesuai, hanya saja pada kenyataannya tidak demikian karena perusahaan berlindung di balik frasa “demi hukum”. Melalui putusan MK nomor 7/PUU-XII/2014, frasa “demi hukum” ditetapkan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, kini buruh yang masih berstatus pekerja kontrak dapat mengajukan penetapan status menjadi pekerja tetap melalui pengadilan.

 

Perubahan yang dilakukan tersebut tentu merupakan hal yang menggembirakan. Selama ini, ada banyak ganjalan yang membuat pekerja kontrak tidak mendapatkan haknya menjadi pekerja tetap setelah menjalani masa kerja yang telah ditentukan. Bagi pengusaha, ketentuan ini adalah panduan baru yang harus dipenuhi jika tidak ingin mendapatkan sanksi dari pengadilan.

 

Selain 3 perubahan kebijakan tersebut, MK juga telah menetapkan beberapa putusan lain terkait PHK dan pengaturan upah. Dengan UU Ketenagakerjaan versi baru ini, para buruh dan pengusaha diharapkan dapat lebih sejahtera dan memperoleh haknya secara penuh.

Leave a Comment