Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Uang Penghargaan Masa Kerja Kepada Setiap Karyawan?

Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Uang Penghargaan Masa Kerja Kepada Setiap Karyawan?

Setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan masa kerja yang cukup lama, memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain yang masa kerjanya lebih pendek. Hal ini memang sangat umum karena perusahaan biasanya melakukan penyesuaian gaji secara berkala.

Ada beberapa perusahaan yang melakukannya setiap tahun, ada juga yang melakukannya setiap periode waktu tertentu. Langkah ini dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap para karyawan. Selain itu, kenaikan gaji karyawan juga mengacu terhadap kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan dari perusahaan.

Selain mendapatkan gaji, perusahaan juga menghargai masa kerja karyawan dengan membayarkan uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Kewajiban perusahaan memberikan uang penghargaan masa kerja (UPMK) diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi kewajiban perusahaan memberikan uang penghargaan masa kerja (UPMK) tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Dalam Pasal 157 kemudian dijelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan UPMK. Komponen-komponen tersebut terdiri dari:

  1. Upah Pokok

Upah diberikan sebagai bentuk imbalan kepada karyawan karena telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam suatu perusahaan. Upah pokok sendiri merupakan imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja dan besaran jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada.

  1. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap merupakan imbalan yang diberikan secara teratur dan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang termasuk di dalam komponen ini adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan bukan atas dasar kehadiran karyawan.

Perbedaan Uang Pesangon, UPMK, dan Uang Penggantian Hak (UPH)

Uang pesangon, UPMK, dan UPH diberikan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Perbedaanya adalah uang pesangon dan UPMK diberikan kepada karyawan yang di-PHK dengan berbagai alasan tertentu atau secara tidak sukarela.

Bagi karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, menurut penjelasan dari Kemenakertans tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK. Namun, aturan tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing perusahaan. UPMK dapat diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri apabila perusahaan telah mengaturnya di dalam perjanjian kerja.

Baca juga: Kewajiban perusahaan bagi karyawan yang mengundurkan diri

Perhitungan UPMK

Sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013, penghitungan UPMK dapat dilakukan dengan melihat lamanya masa kerja.

  1. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 2 bulan upah.
  2. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 3 bulan upah.
  3. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 4 bulan upah.
  4. Masa kerja 12 tahun, tetapi kurang dari 15 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 5 bulan upah.
  5. Masa kerja 15 tahun, tetapi kurang dari 18 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 6 bulan upah.
  6. Masa kerja 18 tahun, tetapi kurang dari 21 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 7 bulan upah.
  7. Masa kerja 21 tahun, tetapi kurang dari 24 tahun, maka UPMK dibayarkan sebesar 8 bulan upah.
  8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, maka UPMK dibayarkan sebesar 10 bulan upah.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kewajiban perusahaan memberikan uang penghargaan masa kerja (UPMK) hanya dilakukan kepada karyawan yang di-PHK secara tidak sukarela saja. Oleh karena itu, bagi karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela tidak memiliki hak untuk menuntut UPMK, kecuali telah diatur sebelumnya di dalam perjanjian kerja.

Leave a Comment