Yuk, Pahami Aturan Tentang Jam Kerja yang Benar

Yuk, Pahami Aturan Tentang Jam Kerja yang Benar

Jam kerja seorang pekerja telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jika perusahaan melanggar, ada sanksi yang bisa dijatuhkan.

 

Setiap perusahaan berhak untuk menentukan jam kerja yang akan diberlakukannya. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan, termasuk efektivitas maupun fleksibilitas yang dibutuhkan. Ada pekerjaan yang perlu dilakukan sejak pagi hingga sore, ada pula yang bersifat shift atau bergantian.

Baca juga: Pemberlakuan cuti bersama pada pegawai negeri sipil (PNS) cukup menguntungkan

Meskipun memiliki kebebasan, perusahaan juga perlu mengikuti ketentuan terkait yang sudah diatur oleh pemerintah. Hal ini diperlukan demi menjaga keseimbangan serta kelancaran aktivitas di tempat kerja.

 

 

 

Aturan Tentang Jam Kerja

Mengenai jam kerja setiap pekerja, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77. Dalam bagian tersebut tertulis ketentuan tentang Waktu Kerja. Menurut aturan, waktu kerja yang wajar adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 6 hari kerja. Apabila perusahaan menerapkan 5 hari kerja, dalam 1 hari maksimal waktu kerja adalah 8 jam.

 

Namun, aturan tersebut bisa saja tidak berlaku untuk sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. Ketentuan lanjutan mengenai hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri. Saat ini, ada 3 Kepmen yang mengatur tentang Waktu Kerja khusus yang disebutkan dalam UU No. 13/2013, yaitu:

  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang diterbitkan pada 2003. Dalam Kepmen 234/Men/2003 ini dibahas mengenai waktu kerja dan istirahat pada sektor ESDM pada daerah tertentu.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmrigrasi dengan Nomor 15 dan terbit pada 2005. Ini membahas waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum.
  • Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2010 tentang waktu kerja dan istirahat di sektor perikanan.

 

Secara garis besar, Peraturan Menteri tersebut berisi tentang perbedaan waktu kerja bagi mereka yang bekerja di bidang ESDM, pertambangan, dan perikanan. Perusahaan dapat memilih beberapa metode untuk membagi waktu kerja supaya sesuai dengan kebutuhan dan operasional perusahaan. Hal ini diusahakan dengan membagi waktu kerja berdasarkan periode. Perbandingannya adalah 2 banding 1 dengan maksimum 14 hari kerja dan minimum 5 hari istirahat.

 

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang bekerja di ESDM. Khusus untuk yang bekerja di pertambangan, waktu kerja dan istirahat diatur di dalam Kementrans Nomor Kep-234/Men/2003. Sementara itu, periode kerja yang diizinkan adalah minimal 10 minggu berturut-turut dan istirahat minimal 2 minggu berturut-turut. Nah, setiap 2 minggu, ada 1 hari khusus untuk beristirahat.

 

 

 

Apabila Tidak Sesuai Aturan

Apabila waktu kerja yang dibebankan kepada pekerja tidak sesuai jumlah yang dimaksud, pekerja berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur. Ketentuan mengenai hal ini juga telah diatur dalam keputusan menteri terkait.

 

Ada pun pelaksanaan lembur tersebut harus berdasarkan persetujuan pekerja. Bukan hanya itu, waktu lembur yang diperkenankan adalah maksimal 3 jam dalam 1 hari dan  14 jam dalam satu minggu.

 

Jadi, pekerja sebenarnya tidak boleh bekerja lebih dari 12 jam per hari. Pekerja hanya boleh bekerja maksimal 11 jam per hari, kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu. Apabila ini terjadi, perusahaan wajib membayar upah lembur. Jika tidak, ada sanksi yang akan didapatkan.

 

Nah, di antara waktu kerja, ada waktu istirahat yang harus disediakan oleh perusahaan bagi pekerja, yaitu minimal setengah jam. Waktu istirahat ini harus diatur setelah pekerja bekerja selama 4 jam berturut-turut. Demikian ulasan singkat mengenai aturan jam kerja yang harus dipatuhi, terutama oleh perusahaan. Semoga bermanfaat.

Leave a Comment