Menentukan Bidang Usaha PT – Pariwisata

Menentukan Bidang Usaha PT - Pariwisata

Bidang usaha PT – pariwisata harus ditentukan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI dan dijelaskan dalam akta pendirian PT.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Di mana saham tersebut mempengaruhi besarnya tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban perusahaan. Sebelum menentukan bidang usaha PT – pariwisata, ada baiknya Anda mengetahui seluk beluk PT secara umum.

Mendirikan PT memiliki beberapa keuntungan, salah satunya tanggung jawab yang terbatas. Pemegang saham tidak mempunyai kewajiban terhadap obligasi dan utang perusahaan, berbeda dengan badan usaha partnership.

Selain itu, aset dan struktur perusahaan dapat berumur lebih panjang dari pemegang saham dan manajemen di dalamnya. Akibatnya, stabilitas modal yang menjadi investasi proyek bisa menjadi lebih besar dalam jangka waktu yang panjang.

Syarat-syarat Pendirian PT

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan untuk mendirikan PT, yaitu:

  1. PT hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih.
  2. Mempunyai akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
  3. Menyiapkan fotokopi KTP pendiri atau pemegang saham.
  4. Menyediakan fotokopi KK (Kartu Keluarga) pemilik atau pendiri yang akan menjadi direktur perusahaan.
  5. Fotokopi NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak dan pas foto 3×4 berwarna sebanyak dua lembar.
  6. Menyiapkan nama untuk perusahaan (Nama PT) yang terdiri atas tiga suku kata atau lebih tanpa serapan bahasa asing.
  7. Mempersiapkan lokasi kantor operasional serta menyerahkan salinan PBB dan bukti kepemilikan tempat usaha.
  8. Mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar.

 

 

 

 

 

Prosedur Pendirian PT

Mendirikan PT tidak cukup hanya menyediakan modal. Anda juga harus melakukan beberapa langkah persiapan, sesuai prosedur berikut ini.

 

  1. Membuat akta notaris yang kemudian dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan. Setelah disahkan, akta beserta surat keputusan pengesahan diserahkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili perusahaan. Di sana, akta akan didaftarkan, dan Anda akan menerima surat bukti pendaftaran PT.

Selanjutnya, semua berkas dikirimkan ke kantor Percetakan Negara yang bertugas menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Setelah dilakukan penerbitan, PT yang Anda dirikan sudah sah terbentuk.

  1. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  2. Menentukan bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Klasifikasi usaha dari KBLI berupa kode yang nantinya dituliskan pada TDP dan SIUP.
  3. Membuat Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Adapun syarat pembuatan SKDU meliputi fotokopi akta perusahaan, bukti kepemilikan tempat atau surat perjanjian sewa, salinan IMB, dan bukti pembayaran PBB.
  4. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara melakukan pendaftaran di Kantor Pajak Pratama (KPP) setempat.
  5. Menyiapkan sertifikasi BPJS Ketenagakerjaan. Di beberapa daerah, sertifikasi BPJS juga menjadi syarat pengurusan SKDU.

 

 

 

 

 

 

Bidang Usaha PT – Pariwisata

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, sedikitnya ada 73 jenis usaha dalam bidang kepariwisataan. Sementara dalam UU No. 10 Tahun 2009, klasifikasi usaha terdiri dari kawasan wisata, daya tarik wisata berupa keanekaragaman alam dan budaya, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, serta jasa makanan dan minuman.

 

 

Selain itu, masih ada jenis usaha lainnya meliputi akomodasi, spa, sarana hiburan dan rekreasi, sarana wisata air, jasa informasi wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, serta penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran serta perjalanan insentif.

 

 

Setelah menentukan bidang usaha PT – pariwisata sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI, Anda harus mengurus akta pendirian PT untuk menjelaskan unit usaha wisata Anda. Dengan demikian, tidak perlu mencantumkan bidang usaha yang lain di luar sektor pariwisata dalam akta tersebut.

 

Itulah informasi yang harus Anda ketahui terkait PT dan menentukan bidang usaha PT – pariwisata. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda.

 

Baca juga: Syarat mendirikan PT bidang pariwisata

Leave a Comment