Dapatkah Pemegang Saham Memecat Direksi?

Dapatkah Pemegang Saham Memecat Direksi?

Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu bilamana memenuhi kondisi tertentu. Pertanyaannya, dapatkah pemegang saham yang melakukan pemecatan tersebut?

Dalam sebuah Perseroan Terbatas, dikenal ada tiga Organ Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Adapun hirarki tertinggi dari struktur atau organ ini adalah RUPS sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

 

Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi merupakan jabatan struktural di dalam sebuah Perseroan dengan subjek yang disebut dengan Direktur. Adapun tugas utama Direksi adalah melakukan pengelolaan dan pengurusan operasional Perseroan sesuai dengan arah dan batasan yang telah ditentukan oleh peraturan. Selain itu, Direksi juga menjadi representatif Perseroan di dalam maupun luar pengadilan.

 

 

Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, batasan Direksi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggaran dasar Perseroan, maupun keputusan RUPS. Adapun hal ini tertulis secara eksplisit di dalam undang-undang sebagai berikut.

 

 

  • Pasal 1 ayat (5)

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

 

 

  • Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuan Perseroan.

 

  • Pasal 92 ayat (2)

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

 

  • Pasal 98 ayat (1)

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

  • Pasal 98 ayat (3)

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

 

 

 

 

 

Pemberhentian Direksi

Bilamana Direktur berhenti dari jabatannya?

Dalam menjalankan wewenangnya, Direksi dapat diberhentikan bilamana telah habis masa jabatannya, terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, maupun kondisi lain yang tidak memungkinkannya untuk kembali melaksanakan tugas-tugasnya seperti sakit berat.

 

Kondisi-kondisi khusus seperti ini tidak dijelaskan di dalam undang-undang, melainkan di dalam anggaran dasar.

 

 

 

Siapa yang dapat memberhentikan Direksi?

Sebagai hirarki tertinggi, undang-undang juga mengamanatkan bahwa pengangkatan Direksi adalah melalui RUPS. Seseorang dapat dipilih untuk menempati posisi Direksi dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipilih kembali sesudahnya.

 

Adapun mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pencalonan anggota Direksi juga dapat diatur di dalam anggaran dasar.

 

Dengan demikian, boleh saja pemegang saham memecat Direksi dari jabatannya, selama:

  1. Alasan pemecatan disampaikan dengan jelas.
  2. Direksi terbukti tidak mampu memenuhi tugas-tugas yang diberikannya maupun lalai dalam menjalankannya.
  3. Dilakukan atas nama Perseroan dan mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham.
  4. Dilakukan melalui RUPS dengan prosedur yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

Prosedur pemberhentian Direksi

Berdasarkan uraian di atas, Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu bilamana memenuhi kondisi tertentu, baik diberhentikan sementara maupun selamanya. Pemberhentian tersebut harus lebih dulu diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan sebelum kemudian diselenggarakan RUPS, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut.

 

 

Dalam RUPS, Direksi yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri ini dilakukan secara lisan sebelum kemudian diambil keputusan pemberhentian. Selengkapnya, aturan terkait pemberhentian Direksi dapat dilihat pada pasal 105 hingga 108 UU Nomor 40 Tahun 2007.

 

Demikian informasi mengenai pemecatan atau pemberhentian Direksi dalam sebuah Perseroan. Semoga bermanfaat.

 

Baca juga: Pemegang saham memecat Direksi, inilah Undang undangnya

Leave a Comment