Apa yang Dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha?

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan peraturan baru pemerintah untuk memudahkan pengusaha dan investor mengurus izin usaha.

 

 

Bagi para pelaku bisnis di Indonesia, selain masalah modal, permohonan izin usaha yang berbelit-belit juga merupakan persoalan yang masih menjadi batu sandungan hingga saat ini. Padahal, untuk mendukung kemajuan perekonomian, pelaku usaha maupun investor harus mendapatkan ruang gerak yang luas agar bisnis yang dijalankan bisa berkembang dengan cepat. Demi mendukung percepatan itu, pada tanggal 26 September 2017 lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait Nomor Induk Berusaha (NIB).

 

 

Pertimbangan diterbitkannya peraturan baru ini adalah untuk mendukung perkembangan jumlah, skala, penyebaran serta efisiensi usaha yang selama ini jadi penentu pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan antar daerah. Adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan akan mempermudah pengusaha mengurus berbagai perizinan tanpa harus direpotkan dengan tumpukan dokumen seperti yang sebelumnya.

 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017, Nomor Induk Berusaha merupakan nomor yang sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) sekaligus akses kepabeanan. Dengan sistem baru ini para pengusaha tidak lagi diharuskan mengurus SIUP, TDP dan sebagainya tapi cukup dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang bisa diurus hanya dalam waktu 30 menit saja.

 

 

 

 

Langkah yang Dilakukan Pemerintah untuk Percepatan Pelaksanaan Berusaha

 

Untuk mempercepat penerapan Perpres ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah antara lain:

  1. Membentuk Satgas. Satuan tugas ini akan berada di bawah kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota, daerah/provinsi, dan bertugas mendampingi pelaksanaan kegiatan usaha/investasi serta membantu para pengusaha dan investor dalam mengurus perizinan.
  2. Mengizinkan Penundaan Perizinan. Para pelaku usaha yang berkegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri akan diberi keringanan penundaan pengurusan perizinan tertentu.
  3. Menggunakan data atau dokumen bersama untuk keperluan perizinan berusaha.
  4. Menyederhanakan Regulasi. Seperti tujuan awal diterbitkannya Perpres tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) ini, pemerintah akan melakukan penyederhanaan terkait regulasi sehingga para pengusaha bisa lebih mudah memperoleh perizinan usaha.
  5. Menyederhanakan Proses Pengajuan Perizinan. Untuk mempermudah birokrasi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pemerintah akan melakukan pengelolaan secara terpadu dengan sistem online yang dikenal dengan istilah Online Single Submission (OSS).

 

 

Di tahap awal, pengusaha akan diminta melakukan checklist di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KPBPB, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan semua prosesnya akan dikawal oleh Satuan Tugas. Sistem sharing yang digunakan membuat pengusaha tidak perlu melakukan pemeriksaan berulang di luar itu.

 

 

Selanjutnya percepatan pelaksanaan berusaha akan diintregasikan secara online dalam sistem OSS. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha, para pengusaha tidak perlu lagi direpotkan dengan pengurusan berbagai berkas-berkas lain.

 

 

 

 

Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Menstimulasi Jumlah Pengusaha dan Investor

 

Menurut data US News tahun 2018, Indonesia adalah negara nomor dua dengan iklim investasi terbaik.  Pada tahun 2017, World Bank merilis daftar negara dengan tingkat EoDB (Ease of Doing Bussiness/Kemudahan untuk Melakukan Usaha) dan Indonesia menduduki peringkat 91 dunia.

 

 

Angka itu sangatlah rendah mengingat potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia. Perizinan yang sulit dan memakan waktu lama diduga sebagai penyebab utama kenapa iklim usaha dan investasi kita belum bisa dikatakan ramah. Dengan meringkas proses di sana-sini, Indonesia akhirnya berhasil naik 19 peringkat di tahun ini dan sekarang berada di angka 72 dunia.

 

 

Kenaikan peringkat ini memang pertanda bagus. Tapi masih diperlukan banyak langkah lagi untuk memperbaiki nilai EoDB Indonesia. Penerbitan peraturan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) ini adalah salah satu langkah nyata yang diharapkan bisa menstimulasi kenaikan jumlah pengusaha dan investor di dalam negeri.

Leave a Comment