Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang

 

Sebagai negara pluralisme, Indonesia mempunyai beberapa pendekatan terkait masalah perwalian. Berikut adalah informasi tentang perwalian anak di bawah umur dalam hukum Islam dan Undang-Undang.

 

Belum ada perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan definisi perwalian (anak), termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi landasan utama dalam hal perwalian anak. Kendati demikian, berdasarkan rumusan yang termaktub dalam perundang-undangan, ditemukan banyak kesamaan maksud dan tujuannya.

 

Beberapa ahli pun menyatakan pendapatnya tersendiri mengenai pengertian perwalian. Dalam bahasa yang lebih sederhana, perwalian dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap pribadi maupun harta kekayaan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa yang berada di luar kekuasaan orang tuanya. Perwalian ini dapat terjadi bilamana kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau bercerai di pengadilan.

 

Aturan yang mengatur soal perwalian ini pun dapat ditinjau dari sisi agama maupun perdata. Secara umum, bagi anak yang menganut agama Islam, maka proses pengesahan perwalian ini pun dilakukan secara hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Meski begitu, pada beberapa kondisi tertentu, proses ini dapat diselesaikan secara perdata sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait.

 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah aturan perwalian anak di bawah umur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.

 

 

Kompilasi Hukum Islam

Aturan mengenai perwalian termaktub dalam Bab XV Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1), anak yang termasuk dalam kategori membutuhkan perwalian adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun yang dapat menjadi wali anak menurut hukum Islam adalah:

 

  1. Keluarga terdekat yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
  2. Pihak yang telah disebutkan dalam wasiat sebelum orang tua meninggal.
  3. Badan hukum.

 

Dalam perjalanannya, hak perwalian dapat dicabut meski anak belum mencapai usia dewasa. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian tersebut bilamana wali tersebut menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, penjudi, pemboros, gila, atau pemabuk (Pasal 109). Hak wali berikutnya akan diberikan kepada pihak lain.

 

Dari sisi perlindungan harta, sesuai Pasal 112, wali diperkenankan menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang hal tersebut diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf bila wali adalah orang yang fakir. Adapun kewajiban serta ketentuan pengelolaan harta anak di bawah perwaliannya diatur dalam Pasal 110.

 

 

 

Undang-Undang

Landasan utama yang menjadi acuan perwalian bila ditinjau dari segi perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan hukum Islam, yang termasuk kategori anak di bawah umur yang memerlukan perwalian adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 50 ayat (1).

 

Perihal siapa yang berhak menjadi wali anak, UU menjelaskannya dalam Pasal 51 sebagai berikut.

  • Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
  • Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

 

Dalam pasal ini pula, pada ayat (3) hingga (5), UU mengatur kewajiban wali dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh anak. Lebih lanjut, pada Pasal 54, UU juga menyertakan sanksi yang diberikan bilamana wali menyebabkan kerugian pada harta benda anak tersebut.

 

Sebagai pelengkap UU Perkawinan, masalah perwalian anak juga tertuang dalam Kitab KUH Perdata tentang Perwalian berikut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Leave a Comment