Alur Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Alur Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

 

Bagaimanakah alur penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

 

 

Sebelum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK), permasalahan atau sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha pada saat proses transaksi tidak pernah terlesaikan secara adil. Kebanyakan, konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, seperti misalnya penipuan terhadap kelayakan barang, kualitas, hingga kerugian berupa finansial dalam jumlah yang terbilang cukup besar.

 

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pun belum banyak memberikan perubahan. Kecurangan dan ketidakadilan masih terjadi, bahkan jumlahnya tidak banyak berkurang. Oleh karena itu, sebagai perwujudan dari peraturan perundangan Perlindungan Konsumen, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini bertujuan untuk menjamin keadilan penuh bagi konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha.

 

Alur Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Lalu, bagaimana alur penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

 

  • Pihak konsumen yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan pada BPSK secara mandiri atau diwakilkan oleh ahli waris atau pihak yang diberikan kuasa sepenuhnya. Setelah laporan diterima oleh BPSK terkait, pihak penggugat akan menerima tanda terima. Apabila permohonan dilakukan secara lisan, maka petugas BPSK akan melakukan pencatatan dalam formulir resmi. Permohonan yang tidak lengkap atau tidak menjadi ranah wewenang BPSK akan ditolak.
  • Apabila permohonan sudah diterima, BPSK kemudian akan melakukan panggilan kepada tergugat atau pelaku usaha yang disertai dengan salinan gugatan dari konsumen. Pemanggilan ini dilakukan selambatnya 3 hari kerja sejak permohonan diterima.
  • Selanjutnya, konsumen akan memilih cara penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib disetujui oleh pelaku usaha. Adapun metode penyelesaian yang ada di BPSK antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
  • Apabila pilihan jatuh pada mediasi maupun konsoliasi, selanjutnya Ketua BPSK akan menunjuk majelis yang akan berperan sebagai mediator maupun konsiliator. Sementara itu, jika arbitrase adalah pilihannya, maka masing-masing pihak bisa menunjuk seorang arbiter dari BPSK yang berasal dari unsur konsumen ataupun pelaku usaha dan tergabung dalam anggota majelis.
  • Proses persidangan harus digelar selambatnya 7 hari setelah permohonan diterima. Sementara itu, pemeriksaan berkas dan bukti yang ada dilakukan maksimal hingga 3 hari kerja.
  • Putusan wajib dikeluarkan maksimal 21 hari kerja sejak penerimaan gugatan berdasarkan isi Pasal 38 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Penerimaan keputusan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak selambatnya 7 hari kerja sejak pembacaan putusan.
  • Jika terjadi keberatan pada salah satu pihak, sengketa bisa diajukan pada Pengadilan Negeri selambatnya 14 hari kerja setelah pembacaan putusan. Namun, apabila keputusan majelis telah diterima oelh kedua belah pihak, maka pelaku usaha wajib melaksanakan semua putusan tersebut selambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan putusan. Putusan yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kemudian dimintai fiat eksekusinya di kantor Pengadilan Negeri setempat.
  • Putusan yang diambil dari jalur mediasi atau konsiliasi pada dasarnya hanya berupa pengukuhan dari perjanjian perdamaian. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan menandatangani isi perjanjian tersebut.
  • Sementara itu, puusan yang diambil melalaui jalur arbitrase hampir mirip dengan putusan perkara perdata. Keputusan bisa diperoleh dari musyawarah mufakat dan dilanjutkan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting apabila tidak menemukan solusi terbaik melalui jalur musyawarah.

 

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha seadil-adilnya melalui jalur non-pengadilan tanpa bantuan pengacara atau secara kekeluargaan. Tak hanya itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK disinyalir lebih mudah dan cepat, biaya ringan, hingga bisa dilakukan secara class action.

 

Dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini, diharapkan perlindungan bagi konsumen akan lebih terjamin, pun keadilan dapat terwujud. Semoga bermanfaat.

 

BP Lawyers dapat membantu Anda

Apabila anda ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum, Anda dapat menghubungi kami melalui:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

Leave a Comment