Syarat Dikeluarkannya Suatu Negara dari Daftar Clearance House

Syarat Dikeluarkannya Suatu Negara dari Daftar Clearance House

 

Suatu negara yang awalnya masuk dalam daftar Clearance House Indonesia bisa dikeluarkan setelah memenuhi syarat tertentu. Berikut adalah penjelasannya.

 

Guna mempertahankan keamanan negara, Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan yang didasarkan pada hukum, ketentuan, serta perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah kebijakan Clearance House yang diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin melakukan kunjungan ke tanah air.

 

Sekilas tentang Kebijakan Clearance House di Indonesia

Clearance House merupakan forum rapat kenegaraan yang secara khusus menilai serta mempertimbangkan warga negara asing yang mengajukan izin berkunjung ke Indonesia. Forum rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak berwenang dan instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang keimigrasian.

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang dikeluarkan pada tahun 2010, forum Clearance House melibatkan sedikitnya sembilan unsur atau instansi negara, yakni:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Luar Negeri
  4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Kejaksaan Agung
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indoneisa
  9. Badan Narkotika Nasional

Seluruh unsur tersebut dikenal dengan istilah Tim Koordinasi Penilai Visa. Tugasnya adalah mengevaluasi negara-negara yang dianggap memiliki kondisi rawan atau berisiko mengganggu pertahanan maupun keamanan negara. Negara dengan kondisi tersebut diberi kebijakan khusus berupa Calling Visa yang harus diajukan melalui prosedur tertentu.

 

Syarat Pencabutan Suatu Negara dari Daftar Clearance House

Clearance House Indonesia memberikan kebijakan Calling Visa kepada beberapa negara, termasuk negara yang tengah menghadapi konflik Israel, Irak, dan Afghanistan. Namun, negara-negara tertentu bisa saja dikeluarkan dari daftar Clearance House jika memenuhi sejumlah syarat berikut.

 

1. Aspek dan situasi negara tersebut sudah dianggap stabil

Salah satu tujuan utama dari kebijakan Clearance House adalah mempertahankan keamanan negara dengan membatasi kunjungan warga asing dari negara-negara yang tengah berkonflik. Namun, jika situasi sebuah negara beserta aspek politik, sosial, dan ketahanannya telah dinilai stabil dalam prosedur evaluasi Clearance House, negara tersebut bisa dikeluarkan dari daftar pembatasan kunjungan.

 

2. Negara yang bersangkutan memiliki kondisi perekonomian yang baik

Selain dinilai dari kestabilan keamanan dan pertahanan negara, pencabutan sebuah negara dari daftar Clearance House Indonesia juga dapat dipertimbangkan dari kondisi dan perkembangan ekonomi negara tersebut. Perekonomian suatu negara yang berkembang dengan baik dianggap bisa memberikan dampak positif bagi Indonesia.

 

3. Terjalin hubungan kerja sama yang baik antara Indonesia dan negara yang bersangkutan

Suatu negara yang awalnya masuk dalam daftar Clearance House juga dapat dikeluarkan jika telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Indonesia. Kerja sama bilateral ini bisa dijalankan dalam berbagai bidang, dari bidang ekonomi hingga aspek sosial-budaya.

 

4. Terjadi peningkatan aktivitas ekspor atau investasi

Kerja sama dalam bidang ekonomi juga memiliki andil tertentu dalam mempertimbangkan pencabutan kebijakan Calling Visa bagi suatu negara. Jika negara yang awalnya masuk dalam daftar Clearance House melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti ekspor atau investasi asing yang menguntungkan, penilaian status negara tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Peningkatan aktivitas ekonomi antarnegara yang melibatkan Indonesia dan suatu negara lain dianggap sebagai aktivitas yang dapat memberikan dampak positif.

Demikian uraian mengenai kebijakan Clearance House di Indonesia dan sejumlah syarat yang membuat negara-negara tertentu dikeluarkan dari daftar larangan atau pembatasan kunjungan ke Indonesia. Penjelasan di atas bisa menjadi panduan bagi Anda yang tengah mencari tahu informasi mengenai peraturan keimigrasian di Indonesia.

 

Bagaimana ELSON membantu anda?

ELSON Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum bagi Tenaga Kerja Asing, Warga Negara Asing, dan Pasangan Perkawinan Campuran di Indonesia.

Contact us:
elson@smartlegal.id
(+62) 21 80674920 (office)
(+62) 819 3274 1 333 (hotline)

Leave a Comment